Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
Kritik Liga 1, Kapten PSM Yuran Fernandes Dijatuhi Sanksi Larangan Bermain 12 Bulan
Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, dijatuhi sanksi berat oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah melontarkan kritik keras terhadap penyelenggaraan Liga 1. Bek asal Tanjung Verde itu dilarang bermain selama 12 bulan dan didenda ratusan juta rupiah, keputusan yang memicu pro dan kontra di kalangan pecinta sepak bola nasional.
Insiden bermula usai laga pekan ke-33 Liga 1 2024/2025, saat PSM menghadapi situasi kontroversial yang melibatkan keputusan wasit. Dalam wawancara seusai pertandingan, Yuran secara terbuka menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan pertandingan dan menyebut ada ketidakadilan yang merugikan timnya.
Pernyataan tersebut dinilai melanggar kode etik dan norma sportivitas oleh Komdis PSSI. Dalam surat keputusan resmi, Komdis menyebut Yuran Fernandes melakukan tindakan yang mencoreng nama baik kompetisi dan federasi. “Ucapan Yuran dinilai tidak mencerminkan sikap profesional dan bertentangan dengan semangat fair play,” tulis pernyataan Komdis.
Sebagai konsekuensinya, Yuran dijatuhi hukuman larangan tampil selama satu tahun penuh di semua kompetisi resmi di bawah naungan PSSI, serta denda sebesar Rp250 juta.
Keputusan ini langsung menuai reaksi beragam. Manajemen PSM Makassar menyayangkan hukuman yang dianggap terlalu berat, dan menyatakan akan mengajukan banding. “Kami tidak membenarkan pernyataan yang berlebihan, tapi juga menilai sanksinya sangat tidak proporsional. Kami akan menempuh jalur banding sesuai prosedur,” ujar Direktur Klub, Sadikin Aksa.
Sementara itu, para suporter dan netizen membanjiri media sosial dengan tagar #SolidaritasUntukYuran, menyuarakan dukungan kepada sang kapten. Banyak yang menilai bahwa kritik terhadap kualitas kompetisi seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan justru dibungkam dengan sanksi berat.
Kasus ini membuka kembali perdebatan soal kebebasan berpendapat dalam dunia olahraga, serta perlunya perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola dan kualitas penyelenggaraan Liga 1.
