Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
PDIP Menolak Penulisan Ulang Sejarah Berdasarkan Versi Pemenang
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap upaya penulisan ulang sejarah nasional yang hanya didasarkan pada perspektif atau narasi pihak pemenang kekuasaan. Sikap tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen PDIP dalam menjaga objektivitas, kejujuran, dan keberagaman pandangan dalam sejarah bangsa.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa sejarah tidak boleh dijadikan alat legitimasi politik sesaat atau disesuaikan demi kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, sejarah bangsa harus ditulis berdasarkan fakta, keseimbangan pandangan, serta semangat rekonsiliasi, bukan sekadar glorifikasi pihak tertentu.
“Kami menolak segala bentuk penulisan sejarah yang berpihak secara sepihak pada pemenang kekuasaan. Sejarah harus jujur, terbuka, dan mampu merekam seluruh dinamika perjuangan rakyat, termasuk luka, konflik, serta proses rekonsiliasi yang membangun,” ujar Hasto dalam keterangannya kepada media, Senin (2/6/2025).
Komitmen pada Nilai-Nilai Kebenaran dan Keadilan
PDIP menilai bahwa sejarah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, narasi sejarah harus dirawat dan dijaga agar tetap merepresentasikan realitas yang beragam, bukan dimanipulasi untuk membentuk opini politik yang sempit.
Dalam konteks demokrasi dan kebebasan berpikir, PDIP mendorong keterlibatan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil dalam menggali, mengkaji, dan menuliskan kembali sejarah dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.
Penolakan Terhadap Politisasi Sejarah
Penulisan ulang sejarah yang sarat kepentingan politik dikhawatirkan akan mengaburkan nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa, serta menyingkirkan kontribusi tokoh-tokoh penting yang tidak berada di barisan kekuasaan. PDIP menilai hal ini berbahaya karena dapat menyesatkan generasi muda dan menciptakan disinformasi dalam pendidikan sejarah.
“Politik boleh berganti, tetapi kebenaran sejarah harus tetap dijaga. Jangan sampai sejarah diputarbalikkan hanya karena kepentingan penguasa saat ini,” tegas Hasto.
Dengan sikap ini, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan historis, dan penghormatan terhadap perjuangan bangsa dalam seluruh dimensinya.
