Istana Isyaratkan Said Iqbal Masuk Kabinet

Istana Isyaratkan Said Iqbal Masuk Kabinet

Istana memberi sinyal kuat bahwa Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, berpeluang masuk ke Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan yang disiapkan disebut akan berkaitan dengan isu buruh dan tenaga kerja, meski detailnya masih dalam pembahasan.

Latar Belakang

• Said Iqbal adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh.
• Ia dikenal sebagai tokoh buruh yang vokal memperjuangkan hak pekerja, termasuk isu pajak pensiun dan perlindungan tenaga kerja.
• Pada 2025, Presiden Prabowo Subianto sempat mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), yang akan melibatkan tokoh buruh, akademisi, dan pemerintah.

Pernyataan Istana

• Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa peluang Said Iqbal masuk kabinet sedang dibahas.
• Posisi yang mungkin diberikan akan berkaitan dengan buruh dan tenaga kerja, sesuai rekam jejak perjuangan Iqbal.
• Prasetyo menegaskan, “Sedang kita diskusikan… kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini, buruh, tenaga kerja.”

Jabatan yang Dispekulasikan

• Belum ada kepastian apakah Said Iqbal akan menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan, anggota Dewan Buruh, atau posisi lain setingkat menteri.
• Agenda pelantikan pejabat baru Badan Gizi Nasional (BGN) dijadwalkan pada Senin, 8 Juni 2026, namun belum jelas apakah Iqbal akan dilantik bersamaan.

Respons Said Iqbal

• Saat dikonfirmasi, Said Iqbal memilih tidak berkomentar banyak.
• Ia hanya mengatakan, “Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden.”

Implikasi Politik

• Masuknya Said Iqbal ke kabinet akan menjadi langkah strategis bagi pemerintahan Prabowo untuk merangkul kalangan buruh.
• Hal ini juga bisa memperkuat legitimasi pemerintah dalam isu ketenagakerjaan, mengingat Partai Buruh selama ini kritis terhadap kebijakan pemerintah.
• Jika benar terwujud, kehadiran Iqbal dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan serikat pekerja, sekaligus memberi ruang bagi aspirasi buruh di level kebijakan nasional.