Free Hit Counter
Kakak Mantan Bupati Blitar Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar ke Kejaksaan
Kakak Mantan Bupati Blitar Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar ke Kejaksaan-surabaya.kompas.com

Kakak Mantan Bupati Blitar Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar ke Kejaksaan

Kakak Mantan Bupati Blitar Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar ke Kejaksaan

Blitar – Kakak dari mantan Bupati Blitar, Rijanto, menyerahkan uang pengganti kerugian negara senilai Rp 1,1 miliar ke Kejaksaan Negeri Blitar. Penyerahan uang tersebut merupakan bagian dari proses pengembalian kerugian negara yang timbul akibat kasus dugaan korupsi yang melibatkan pihak keluarga pejabat daerah tersebut.

 

Kakak Mantan Bupati Blitar Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar ke Kejaksaan
Kakak Mantan Bupati Blitar Serahkan Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 1,1 Miliar ke Kejaksaan-surabaya.kompas.com

 

Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, melalui keterangan resminya, menyebutkan bahwa uang itu diterima sebagai bentuk itikad baik dari pihak keluarga untuk mengembalikan sebagian dari nilai kerugian yang sudah dihitung oleh auditor negara. Proses penyerahan uang dilakukan secara langsung dan tercatat dalam berita acara resmi penyitaan.

“Ini merupakan bagian dari proses pemulihan kerugian negara yang sedang kami tangani. Penyerahan uang ini tidak serta-merta menghapus pidana, tapi menjadi pertimbangan dalam proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap pejabat kejaksaan tersebut.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat pihak mantan Bupati Blitar berkaitan dengan penyalahgunaan anggaran daerah dalam proyek infrastruktur dan pengadaan barang dan jasa saat menjabat. Sejumlah pihak, termasuk anggota keluarga, disebut turut menerima aliran dana yang tidak sah.

Kejaksaan menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas, dan mengapresiasi langkah pihak keluarga yang telah menyerahkan uang pengganti. Namun, proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan penyitaan aset lain untuk menutupi total kerugian negara.

Perkembangan ini menjadi sorotan publik di Blitar dan sekitarnya, mengingat kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah masih menjadi isu sensitif di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

 

BACA JUGA  Banjir Bandang di Bima, Beberapa Warga Dilaporkan Masih Terjebak