Free Hit Counter
3 Fakta Terkini soal Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
3 Fakta Terkini soal Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK-news.detik.com

3 Fakta Terkini soal Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK

3 Fakta Terkini soal Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK

Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi ini, KPK mengamankan 15 orang termasuk ASN dan pihak swasta, serta menyita uang tunai ratusan juta rupiah

 

3 Fakta Terkini soal Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK
3 Fakta Terkini soal Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK-news.detik.com

 

1. OTT Kedua KPK di Tahun 2026

  • Penangkapan Wali Kota Madiun, Maidi, merupakan OTT kedua KPK di tahun 2026 setelah sebelumnya menjerat pejabat pajak di Jakarta Utara.
  • KPK menegaskan bahwa operasi ini bagian dari komitmen pemberantasan korupsi di daerah.
  • Maidi langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

2. 15 Orang Diamankan, Termasuk ASN dan Pihak Swasta

  • Dalam operasi tersebut, total 15 orang diamankan, terdiri dari Wali Kota Madiun, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Madiun, serta pihak swasta.
  • Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif.
  • KPK masih belum merinci secara detail peran masing-masing pihak yang diamankan.

3. Barang Bukti Uang Ratusan Juta Rupiah

  • KPK menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah dalam OTT ini.
  • Dugaan awal kasus terkait suap pemeriksaan pajak dan fee proyek/dana CSR di Madiun.
  • KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum Maidi dan pihak lain yang terjaring.

📊 Ringkasan Fakta

Fakta Detail
OTT ke-2 KPK 2026 Setelah kasus pajak di Jakarta Utara
Jumlah orang diamankan 15 orang (ASN, swasta, Wali Kota Maidi)
Barang bukti Uang tunai ratusan juta rupiah
Status KPK masih melakukan pemeriksaan, keputusan dalam 1×24 jam
BACA JUGA  Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Tanimbar, Maluku

⚖️ Analisis Singkat

  • Dampak politik: Penangkapan Maidi berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan Kota Madiun.
  • Dampak hukum: Jika terbukti, kasus ini akan menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi.
  • Dampak sosial: Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa menurun, terutama terkait transparansi pengelolaan pajak dan dana CSR.

Kesimpulan: OTT KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi menegaskan bahwa praktik korupsi di daerah masih menjadi perhatian serius. Dengan barang bukti uang ratusan juta dan 15 orang diamankan, publik menunggu langkah KPK dalam menentukan status hukum para pihak.