Rokok Ilegal Kian Marak, Industri Desak Moratorium Cukai Tiga Tahun

Rokok Ilegal Kian Marak, Industri Desak Moratorium Cukai Tiga Tahun

Rokok ilegal semakin marak di Indonesia, dengan peredaran mencapai 14–15% pasar. Pelaku industri tembakau mendesak pemerintah melakukan moratorium kenaikan cukai selama tiga tahun agar harga rokok legal tetap kompetitif dan peredaran rokok ilegal bisa ditekan.

Latar Belakang

• Kenaikan cukai 2020–2024: mencapai sekitar 65%.
• Produksi rokok legal turun: dari 322 miliar batang (2019) menjadi 307,8 miliar batang (2025).
• Peredaran rokok ilegal: kini diperkirakan 14–15% dari pasar nasional.

Dampak Rokok Ilegal

• Kerugian negara: hilangnya potensi penerimaan cukai, PPN, dan pajak daerah.
• Persaingan tidak sehat: produk ilegal dijual tanpa beban pajak, sementara rokok legal menanggung hingga 70% dari harga produk berupa pungutan.
• Konsumen beralih: harga rokok legal yang terus naik membuat sebagian masyarakat memilih rokok ilegal yang lebih murah.

Tuntutan Industri

• Moratorium cukai 3 tahun: agar harga rokok legal lebih kompetitif dan memberi ruang napas bagi industri.
• Fokus pemberantasan rokok ilegal: penindakan di distribusi dan penjualan eceran harus diperkuat.
• Kepastian fiskal: penting untuk menjaga keberlangsungan usaha dan jutaan tenaga kerja di sektor tembakau.

Implikasi Sosial-Ekonomi

• Industri hasil tembakau (IHT) menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau, petani cengkih, buruh linting, hingga pedagang kecil.
• Daya beli masyarakat masih lemah, sehingga kebijakan fiskal yang terlalu ketat berisiko memperburuk kondisi ekonomi lapisan bawah.
• Stabilitas penerimaan negara: tanpa pengendalian rokok ilegal, target penerimaan cukai bisa semakin sulit tercapai.

Kesimpulan

Industri tembakau menilai moratorium cukai selama tiga tahun sebagai langkah strategis untuk:

• Menekan peredaran rokok ilegal.
• Menjaga daya beli masyarakat.
• Melindungi jutaan tenaga kerja di sektor padat karya.

Namun, pemerintah juga dihadapkan pada dilema: menyeimbangkan penerimaan negara dari cukai dengan keberlangsungan industri legal. Jika tidak ada kebijakan komprehensif, rokok ilegal berpotensi semakin merajalela dan merugikan semua pihak.