Media Internasional Soroti Penjarahan Rumah Sri Mulyani dan Ahmad Sahroni

🌍 Media Internasional Soroti Penjarahan Rumah Sri Mulyani dan Ahmad Sahroni
Gelombang protes yang melanda Indonesia dalam beberapa pekan terakhir telah menarik perhatian dunia. Aksi demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan fantastis anggota DPR berubah menjadi kerusuhan sosial yang meluas, termasuk penjarahan rumah pejabat tinggi negara. Dua nama yang paling disorot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.

🏠 Kediaman Pejabat Jadi Sasaran
Menurut laporan AFP, rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, dijarah massa dalam dua gelombang besar pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Barang-barang seperti televisi, sistem audio, dekorasi rumah, hingga peralatan makan dilaporkan raib. Seorang tetangga menggambarkan suasana mencekam saat ratusan orang menyerbu rumah sang menteri yang saat itu tidak berada di tempat.
Ahmad Sahroni juga mengalami nasib serupa. Rumahnya di Jakarta diserang massa pada Sabtu malam. Beberapa barang rusak, termasuk mobil pribadi. Media seperti The Straits Times dan Reuters menyoroti bagaimana rumah-rumah politisi lain seperti Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach juga menjadi sasaran penjarahan.
🔥 Pemicu Amarah Publik
Media asing sepakat bahwa pemicu utama kerusuhan adalah insiden tragis yang menimpa Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi berlangsung. Tragedi ini memicu gelombang kemarahan yang meluas ke berbagai kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan.
Selain itu, pernyataan kontroversial Ahmad Sahroni yang menyebut para demonstran “tolol” turut memperkeruh suasana. Financial Times mencatat bahwa ucapan tersebut menjadi pemicu langsung penyerangan terhadap rumahnya.
📉 Dampak Politik dan Ekonomi
Tak hanya berdampak sosial, kerusuhan ini juga mengguncang kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Japan Times melaporkan adanya aksi jual tajam di pasar saham dan mata uang, menyusul kekhawatiran terhadap eskalasi krisis politik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden sendiri telah mengumumkan pemangkasan tunjangan anggota dewan dan menyerukan ketenangan publik. Namun, media internasional menilai bahwa langkah tersebut belum cukup untuk meredam gejolak yang sudah terlanjur meluas.