Glory, Tersangka Baru Kasus MBG dan Hubungannya dengan Eks Kepala BGN

Glory, Tersangka Baru Kasus MBG dan Hubungannya dengan Eks Kepala BGN

Glory Harimas Sihombing resmi ditetapkan sebagai tersangka baru kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia diduga menjual titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga ratusan juta rupiah dengan memanfaatkan kedekatannya dengan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Profil Glory Harimas Sihombing

• Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), yayasan yang bergerak di bidang ketahanan pangan.
• Alumnus ITB jurusan Biologi (2014), dengan rekam jejak di sektor swasta dan LSM.
• Pernah bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company dan menduduki posisi strategis di beberapa perusahaan.

Dugaan Peran dalam Kasus MBG

• Glory diduga menjual titik dapur MBG (SPPG) kepada pihak ketiga dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah per titik, bahkan mencapai Rp 100 juta.
• Ia memperoleh akses istimewa melalui hubungan dengan Dadan Hindayana, eks Kepala BGN.
• Sebagian uang hasil penjualan titik dapur diduga disetorkan kepada Dadan, baik dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.

Hubungan dengan Eks Kepala BGN

• Kedekatan Glory dengan Dadan sudah terjalin sebelum tahun 2024, jauh sebelum program MBG berjalan.
• Dadan diduga memberikan akses khusus kepada Glory untuk menguasai titik dapur MBG.
• Hubungan ini menjadi pintu masuk bagi dugaan praktik jual beli titik dapur yang merugikan negara.

Konteks Kasus MBG

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program strategis nasional dengan anggaran triliunan rupiah.
• Sejumlah pejabat BGN, termasuk Dadan Hindayana dan dua wakilnya, sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.
• Modus utama: pengaturan mitra yayasan, jual beli titik dapur, serta dugaan mark-up pengadaan barang dan jasa.

Kesimpulan

Kasus Glory menambah daftar panjang tersangka dalam skandal MBG. Kedekatannya dengan eks Kepala BGN memperlihatkan bagaimana akses istimewa bisa dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Penyelidikan Kejaksaan Agung kini menyoroti aliran dana dan keterlibatan pihak swasta dalam mengatur proyek strategis nasional.