Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
DAFTAR ISI
Bahlil Bentuk Tim Khusus Batu Bara untuk PLN, Ini Susunannya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara bagi PLN. Tim ini melibatkan Ditjen Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta PLN sendiri. Tujuannya adalah memastikan pasokan batu bara kalori sedang tetap aman, transparan, dan tidak membebani keuangan negara.
Latar Belakang
- Kebutuhan PLN: Sekitar 154 juta ton batu bara per tahun untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
- Kontrak yang sudah ada: 134 juta ton sudah terikat kontrak, masih ada kekurangan sekitar 20 juta ton.
- Jenis batu bara yang dicari: Batu bara kalori sedang (medium), yang semakin langka di pasar dan harganya lebih rendah dibanding harga ekspor.
Susunan Tim Khusus
Tim ini dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan terdiri dari:
- PLN (Persero)
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba)
- Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Tujuan Pembentukan Tim
- Menjamin pasokan energi primer agar tidak terjadi kekurangan yang mengganggu operasional pembangkit.
- Meningkatkan transparansi harga pengadaan batu bara untuk PLN.
- Mencegah pembengkakan biaya (cost overrun) yang bisa membebani subsidi listrik negara.
- Mengawal distribusi agar batu bara yang sudah ditugaskan benar-benar sampai ke pembangkit.
Tantangan yang Dihadapi
- Keterbatasan pasokan batu bara kalori sedang di pasar domestik.
- Harga jual ke PLN berdasarkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO) hanya USD 70 per ton, jauh lebih rendah dari harga pasar internasional (sekitar USD 121 per ton).
- Hal ini membuat produsen enggan memasok ke PLN karena margin keuntungan sangat tipis.
Kesimpulan
Pembentukan tim khusus ini adalah langkah strategis pemerintah untuk memastikan keandalan pasokan listrik nasional. Dengan koordinasi lintas instansi, diharapkan pasokan batu bara PLN tetap aman, transparan, dan efisien, sehingga subsidi negara tidak membengkak.
