Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Chromebook: Begini Profil Kekayaannya

Nadiem Makarim Jadi Tersangka Korupsi Chromebook: Begini Profil Kekayaannya
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam proyek pengadaan perangkat teknologi pendidikan pada periode 2021–2022.

⚖️ Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook
Program pengadaan Chromebook merupakan bagian dari digitalisasi sekolah yang digagas Kemendikbudristek. Namun, Kejaksaan Agung menemukan adanya mark-up harga dan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Nadiem Makarim, sebagai pejabat yang bertanggung jawab saat itu, kini harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka utama.
💰 Rincian Harta Kekayaan Nadiem Makarim
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Nadiem Makarim tercatat memiliki kekayaan yang sangat besar, meski mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
LHKPN Tahun 2022:
• Total kekayaan: Rp 4,87 triliun
• Mayoritas berasal dari surat berharga dan aset perusahaan teknologi
LHKPN Terbaru (2024):
• Total kekayaan: Sekitar Rp 600 miliar
• Rincian:
• Tanah dan bangunan: Rp 57,7 miliar
• Surat berharga: Rp 926 miliar
• Kas dan setara kas: Rp 77 miliar
• Alat transportasi dan mesin: Rp 2,2 miliar
• Utang: Rp 466 miliar
Penurunan drastis ini memicu berbagai spekulasi, terutama di tengah sorotan publik terhadap kasus korupsi yang melibatkan dirinya.
🗣️ Respons Publik dan Langkah Hukum
Penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim menjadi perbincangan hangat di media sosial dan ruang publik. Banyak pihak menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus ini, mengingat posisi strategis yang pernah diemban oleh Nadiem serta besarnya anggaran yang dikelola.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dari pihak kementerian maupun vendor pengadaan.