Puan Resmikan, RUU PPRT Sah Jadi Undang-Undang

Puan Resmikan, RUU PPRT Sah Jadi Undang-Undang

Setelah melalui proses panjang pembahasan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

 Pernyataan Ketua DPR

• Ketok palu pengesahan: Puan menegaskan bahwa pengesahan RUU PPRT adalah bentuk komitmen negara melindungi pekerja rumah tangga.
• Perlindungan hukum: Dengan adanya UU ini, pekerja rumah tangga kini memiliki payung hukum yang jelas terkait hak-hak mereka.
• Langkah bersejarah: Puan menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam memperjuangkan keadilan sosial.

 Substansi UU PPRT

• Hak pekerja rumah tangga: jaminan upah layak, waktu kerja yang manusiawi, serta hak cuti.
• Kewajiban pemberi kerja: menyediakan lingkungan kerja yang aman, menghormati hak pekerja, dan tidak melakukan diskriminasi.
• Peran pemerintah: memastikan pengawasan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta memberi perlindungan sosial.

 Dampak Pengesahan

• Pekerja rumah tangga: mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari praktik eksploitasi.
• Pemberi kerja: memiliki pedoman jelas dalam hubungan kerja dengan PRT.
• Masyarakat: diharapkan lebih menghargai profesi pekerja rumah tangga sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial.

Kesimpulan

Dengan diketok palu oleh Puan Maharani, RUU PPRT resmi menjadi Undang-Undang. Ini menandai langkah maju dalam perlindungan pekerja rumah tangga di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap keadilan sosial dan hak asasi manusia.