Free Hit Counter
Dimyati: Wanita Tak Perlu Dibebani Tugas Berat, Apalagi Jadi Gubernur
Dimyati: Wanita Tak Perlu Dibebani Tugas Berat, Apalagi Jadi Gubernur-www.cnnindonesia.com

Dimyati: Wanita Tak Perlu Dibebani Tugas Berat, Apalagi Jadi Gubernur

Dimyati: Wanita Tak Perlu Dibebani Tugas Berat, Apalagi Jadi Gubernur

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dimyati Natakusumah, menyampaikan pandangannya bahwa perempuan sebaiknya tidak diberi tanggung jawab berat, termasuk jabatan sebagai gubernur. Pernyataannya tersebut menuai berbagai respons dari publik dan aktivis gender.

 

Dimyati: Wanita Tak Perlu Dibebani Tugas Berat, Apalagi Jadi Gubernur
Dimyati: Wanita Tak Perlu Dibebani Tugas Berat, Apalagi Jadi Gubernur-www.cnnindonesia.com

 

“Perempuan itu jangan dibebani tugas berat. Apalagi jabatan seperti gubernur yang penuh tantangan dan tekanan. Biarkan mereka fokus pada peran yang lebih ringan,” ujar Dimyati dalam sebuah kesempatan.

Respons Beragam dari Publik

Pernyataan Dimyati memicu kontroversi di media sosial, terutama di kalangan aktivis perempuan. Mereka menilai komentar tersebut mengandung bias gender dan tidak sejalan dengan semangat kesetaraan. Banyak yang menekankan bahwa perempuan telah membuktikan kemampuan mereka memimpin, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Perempuan juga punya hak dan kapasitas untuk memimpin. Banyak contoh perempuan yang berhasil di pemerintahan dan sektor lainnya,” ujar salah seorang aktivis.

Rekam Jejak Perempuan Pemimpin

Indonesia memiliki sejumlah tokoh perempuan yang sukses memegang jabatan penting, seperti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial. Beberapa daerah pun pernah dipimpin oleh gubernur perempuan, yang terbukti mampu menjalankan tugas dengan baik.

Perubahan Paradigma Kepemimpinan

Komentar seperti ini mengingatkan akan pentingnya perubahan pola pikir terkait peran perempuan dalam kepemimpinan. Dalam era modern, banyak negara telah membuka peluang bagi perempuan untuk berperan aktif di sektor publik dan politik.

“Pemimpin dinilai dari kapasitas, bukan dari jenis kelamin. Semua orang berhak memiliki kesempatan yang sama,” tegas seorang akademisi dalam menanggapi pernyataan tersebut.

Harapan ke Depan

Diharapkan pernyataan seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik agar lebih bijak dalam menyampaikan pandangan terkait isu gender. Di masa depan, masyarakat berharap agar semua pihak mendukung kesetaraan, sehingga perempuan dan laki-laki dapat berkontribusi setara dalam pembangunan bangsa.

BACA JUGA  Kilas Balik Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Agus Salim oleh Rekan Kerja di Cengkareng