Ombudsman Desak Pemda dan Syahbandar Perketat Pengawasan Izin Kapal Demi Cegah Kecelakaan Laut

🛥️ Ombudsman Desak Pemda dan Syahbandar Perketat Pengawasan Izin Kapal Demi Cegah Kecelakaan Laut

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menyerukan peningkatan pengawasan terhadap perizinan kapal penumpang menyusul kecelakaan laut yang terjadi di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai. Insiden tersebut melibatkan kapal bermuatan 18 orang yang berlayar tanpa izin resmi dari Kantor Syahbandar, tanpa alat komunikasi, dan melebihi kapasitas muatan yang seharusnya.

⚠️ Kronologi Insiden

• Kapal berangkat saat cuaca ekstrem dan akhirnya terbalik akibat gelombang tinggi.
• Di dalam kapal terdapat satu anggota DPRD Mentawai, beberapa ASN, dan warga sipil.
• Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini menjadi peringatan serius bagi keselamatan pelayaran di wilayah tersebut.

🧑‍⚖️ Pernyataan Ombudsman

Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, menyayangkan lemahnya pengawasan dan menegaskan bahwa:

• Pemda dan Kantor Syahbandar harus memperketat proses perizinan kapal penumpang.
• Pengawasan tidak cukup hanya administratif, tetapi juga harus mencakup evaluasi berkala terhadap kelayakan kapal dan kompetensi awak.
• Kapal yang tidak memenuhi standar keselamatan seharusnya tidak diizinkan berlayar.

📌 Tanggapan Pemerintah Daerah

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana Samaloisa, membenarkan bahwa kapal tersebut kelebihan muatan—seharusnya hanya membawa 10 penumpang, namun diisi 18 orang. Ia juga mengakui bahwa kapal tidak dilengkapi alat komunikasi seperti radio, yang seharusnya menjadi standar keselamatan minimum.

🚨 Imbauan dan Evaluasi

Ombudsman meminta agar seluruh kapal penumpang, baik milik swasta maupun pemerintah, menjalani pemeriksaan menyeluruh sebelum diberi izin berlayar. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pelayaran di daerah-daerah kepulauan juga dinilai mendesak untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan.