Free Hit Counter
KPK Lakukan OTT di Sultra: Bupati Kolaka Timur Membantah Ditangkap, Kantor Tetap Disegel
KPK Lakukan OTT di Sultra: Bupati Kolaka Timur Membantah Ditangkap, Kantor Tetap Disegel-nasional.kompas.com

KPK Lakukan OTT di Sultra: Bupati Kolaka Timur Membantah Ditangkap, Kantor Tetap Disegel

KPK Lakukan OTT di Sultra: Bupati Kolaka Timur Membantah Ditangkap, Kantor Tetap Disegel
Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sulawesi Tenggara. Kali ini, sorotan tertuju pada Bupati Kolaka Timur yang disebut-sebut terlibat dalam operasi tersebut. Meski beredar kabar bahwa sang bupati ikut diamankan, ia secara tegas membantah telah ditangkap oleh tim KPK.

 

KPK Lakukan OTT di Sultra: Bupati Kolaka Timur Membantah Ditangkap, Kantor Tetap Disegel
KPK Lakukan OTT di Sultra: Bupati Kolaka Timur Membantah Ditangkap, Kantor Tetap Disegel-nasional.kompas.com

 

🗣️ Pernyataan Bupati
Dalam pernyataan yang disampaikan kepada awak media, Bupati Kolaka Timur menegaskan bahwa dirinya tidak ditangkap dan masih menjalankan tugas seperti biasa. “Saya tidak ditangkap. Saya masih berada di rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa,” ujarnya singkat.
Namun, bantahan tersebut tidak menghapus fakta bahwa kantor Bupati Kolaka Timur telah disegel oleh petugas KPK. Garis segel dan kehadiran aparat terlihat jelas di lingkungan kantor pemerintahan sejak pagi hari.
🚨 Kronologi OTT
Menurut sumber internal, OTT dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Tim KPK dikabarkan telah mengamankan beberapa orang dan menyita sejumlah dokumen penting sebagai barang bukti. Meski belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai identitas para pihak yang diamankan, penyegelan kantor bupati menjadi indikasi kuat adanya keterlibatan pejabat tinggi.
📌 Reaksi Publik dan Langkah Lanjutan
Warga Kolaka Timur menyambut OTT ini dengan beragam reaksi. Sebagian mendukung langkah KPK sebagai bentuk penegakan hukum, sementara lainnya menunggu kejelasan status hukum sang bupati. KPK sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait hasil OTT dan status para pihak yang terlibat.
Sementara itu, aktivitas pemerintahan di Kolaka Timur dilaporkan berjalan terbatas menyusul penyegelan kantor utama. Aparatur sipil negara (ASN) diminta tetap tenang dan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah provinsi.

BACA JUGA  Menanggapi Cuti Massal Hakim, Ketua MKMK: Ini Pesan untuk Pemerintahan Baru