Menkumham Tegaskan: Royalti Bukan Pajak, Dana Tidak Masuk Kas Negara

Menkumham Tegaskan: Royalti Bukan Pajak, Dana Tidak Masuk Kas Negara
Jakarta — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, menegaskan bahwa royalti atas karya cipta, khususnya di bidang musik dan lagu, bukanlah bentuk pajak. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang kerap menyamakan royalti dengan pungutan negara.

Menurut Yasonna, royalti merupakan bentuk penghargaan dan kompensasi finansial yang diberikan kepada pencipta, pemilik hak cipta, atau pemegang hak terkait atas penggunaan karya mereka. Dana royalti tidak masuk ke kas negara, melainkan langsung disalurkan kepada para pemilik hak melalui lembaga manajemen kolektif nasional (LMKN).

📌 Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Royalti
Pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, berperan dalam membentuk regulasi dan sistem pengumpulan royalti yang efisien. Salah satu langkah konkret adalah peluncuran sistem digital berbasis data untuk memantau penggunaan karya cipta di ruang publik, seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan media penyiaran.
Dengan sistem ini, pemilik usaha yang memanfaatkan karya musik secara komersial diwajibkan membayar royalti sesuai ketentuan. Dana tersebut kemudian dikumpulkan oleh LMKN dan didistribusikan kepada para pencipta lagu dan musisi.
🎵 Royalti sebagai Bentuk Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Yasonna juga menekankan bahwa royalti adalah bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang harus dihormati. Ia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya membayar royalti sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif nasional.