Respons Ketua PDIP Setelah Soeharto Ditetapkan Pahlawan Nasional

Respons Ketua PDIP Setelah Soeharto Ditetapkan Pahlawan Nasional

Penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2025 memunculkan beragam reaksi. Salah satu sorotan datang dari PDI Perjuangan (PDIP), melalui beberapa tokoh yang menyampaikan pandangan kritis terhadap keputusan tersebut.

Sorotan Andreas Hugo Pareira

• Andreas Hugo Pareira, Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan harus dilakukan secara objektif dan transparan.
• Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar pengajuan nama, kontribusi yang dijadikan alasan, serta sejauh mana peran tokoh tersebut memberikan manfaat berkelanjutan bagi bangsa
• Andreas juga menilai pemerintah mengabaikan suara penolakan masyarakat, terutama terkait catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa Orde Baru
  

  Sikap Ribka Tjiptaning

  • Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDIP lainnya, menyatakan penolakan keras terhadap gelar pahlawan untuk Soeharto.
  • Menurutnya, Soeharto masih memiliki catatan pelanggaran HAM yang belum diluruskan dalam sejarah bangsa. Ia menilai pemberian gelar tersebut tidak tepat dan berpotensi menyinggung rasa keadilan masyarakat
    

    Konteks Pro dan Kontra

    • Keputusan ini memang muncul di tengah perdebatan publik. Sebagian pihak menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, sementara pihak lain menyoroti otoritarianisme dan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahannya
      • PDIP menegaskan bahwa proses penetapan pahlawan nasional tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek pembangunan, tetapi juga harus memperhitungkan rekam jejak demokrasi dan hak asasi manusia.

      Kesimpulan

      Respons PDIP menunjukkan adanya kritik tajam terhadap pemerintah yang dianggap tidak sensitif terhadap penolakan masyarakat. Sorotan ini menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan harus melalui kajian sejarah yang komprehensif agar tidak menimbulkan luka baru dalam perjalanan bangsa.

      Intinya: PDIP menilai penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional masih menyisakan kontroversi besar, terutama terkait pelanggaran HAM di masa Orde Baru, dan menuntut transparansi serta objektivitas dalam proses penetapan.