Trump Ancam Naikkan Tarif untuk BRICS, Demokrat: Indonesia Harus Kompak Dukung Prabowo

Trump Ancam Naikkan Tarif untuk BRICS, Demokrat: Indonesia Harus Kompak Dukung Prabowo

Jakarta, 8 Juli 2025 — Ketegangan perdagangan global kembali memanas setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait negara-negara anggota BRICS. Melalui platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa negara yang mendukung kebijakan “anti-Amerika” dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen tanpa pengecualian.

Ancaman ini muncul hanya beberapa jam setelah KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro menghasilkan pernyataan bersama yang menolak praktik tarif sepihak dan mendorong sistem perdagangan multilateral. Indonesia, sebagai anggota baru BRICS sejak Januari 2025, turut menjadi sorotan dalam kebijakan Trump tersebut.

🇮🇩 Respons dari Dalam Negeri

Menanggapi ancaman tersebut, Partai Demokrat melalui Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, menyerukan agar seluruh elemen bangsa bersatu mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tekanan global.

“Saya percaya bahwa dalam menghadapi tekanan global seperti ini, dukungan politik terhadap kebijakan presiden harus menjadi satu suara,” ujar Marwan.

Ia menekankan bahwa ancaman tarif bukan hanya persoalan ekspor, tetapi juga tantangan geopolitik yang membutuhkan konsolidasi nasional dan diplomasi cermat. Marwan juga menyebut potensi relokasi pesanan ekspor ke negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh sebagai ancaman nyata bagi jutaan pekerja Indonesia.

🔍 Strategi Mitigasi dan Diplomasi

Demokrat mendukung langkah Presiden Prabowo untuk memperluas kerja sama ekonomi strategis melalui BRICS, sebagai upaya membangun keseimbangan baru dalam peta ekonomi global. Diversifikasi pasar ekspor ke negara non-tradisional seperti India, Brasil, dan Uni Emirat Arab dianggap sebagai langkah penting.

Selain itu, Demokrat mendorong perlindungan terhadap industri padat karya melalui insentif fiskal, akses pembiayaan, dan pelatihan ulang tenaga kerja untuk mengantisipasi dampak sosial dari potensi PHK.