Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
DAFTAR ISI
Wahyudin Moridu Terancam Dicopot PDIP Usai Video Pengakuan “Rampok Negara” Viral
Gorontalo — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah mempertimbangkan sanksi tegas terhadap kadernya, Wahyudin Moridu, setelah sebuah video kontroversial yang menampilkan dirinya mengaku “merampok uang negara” viral di media sosial. Pernyataan tersebut memicu kemarahan publik dan menimbulkan tekanan besar terhadap partai untuk segera mengambil tindakan.
Pernyataan Kontroversial dan Dampaknya
Dalam video yang beredar luas, Wahyudin Moridu, yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo, terdengar melontarkan kalimat yang dianggap mencoreng etika dan integritas wakil rakyat. Meski belum jelas konteks lengkap dari pernyataan tersebut, publik menilai ucapan itu sebagai bentuk pengakuan atas praktik korupsi.
Reaksi keras pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat sipil, aktivis antikorupsi, dan tokoh politik. Banyak yang mendesak agar PDIP segera mencopot Wahyudin dari jabatannya dan mencabut keanggotaan partainya.
Sikap PDIP dan Pemeriksaan Internal
PDIP melalui pengurus daerah menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir perilaku kader yang mencederai kepercayaan publik. Proses evaluasi internal telah dimulai, dan Wahyudin telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas pernyataannya.
“Kami sedang memproses secara organisasi. Jika terbukti melanggar etika dan merusak citra partai, sanksi pemecatan bisa saja dijatuhkan,” ujar salah satu perwakilan DPD PDIP Gorontalo.
Selain itu, Badan Kehormatan DPRD juga telah memanggil Wahyudin untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai anggota legislatif.
Klarifikasi dan Respons Publik
Wahyudin Moridu sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa ucapannya tidak dimaksudkan sebagai pengakuan literal, melainkan sebagai bentuk kritik terhadap sistem birokrasi yang menurutnya membuka celah penyalahgunaan anggaran. Namun, klarifikasi tersebut belum cukup meredam kemarahan publik.
Gelombang desakan dari masyarakat terus menguat, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari partai serta lembaga legislatif. Kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas wakil rakyat harus dijaga, dan setiap ucapan publik memiliki konsekuensi serius.
