Wakil Rektor Paramadina: Kenaikan PBB Bukan Solusi Instan Kepala Daerah
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang diterapkan di sejumlah daerah menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menyebut langkah tersebut sebagai solusi instan yang berisiko menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

📉 Jalan Pintas Fiskal yang Berisiko
Menurut Handi, banyak kepala daerah tergoda untuk menaikkan PBB sebagai cara cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia menilai pendekatan ini tidak bijak dan justru bisa menimbulkan efek jangka panjang yang merugikan.
Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan ekonomi masyarakat, bukan sekadar mengejar target pendapatan.
⚠️ Dampak Langsung ke Masyarakat
Kenaikan PBB yang signifikan dapat memicu efek kejut (tax shock), terutama bagi kelompok rentan dan kelas menengah bawah. Handi mengingatkan bahwa lonjakan pajak tanpa transparansi dan komunikasi yang baik bisa menurunkan kepatuhan wajib pajak dan memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti lemahnya regulasi dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang memungkinkan kepala daerah menetapkan NJOP secara sepihak tanpa mekanisme kontrol yang memadai.
🔍 Seruan untuk Reformasi Pajak Daerah
Handi mendorong pemerintah daerah untuk mencari alternatif lain dalam meningkatkan PAD, seperti:
• Digitalisasi data objek pajak untuk memperluas basis pajak
• Penutupan kebocoran penerimaan daerah
• Peningkatan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik
• Edukasi dan transparansi kepada masyarakat terkait penggunaan pajak
Kritik ini muncul di tengah polemik kenaikan PBB di berbagai daerah, termasuk Pati, Jawa Tengah, di mana Bupati Sudewo sempat menaikkan PBB hingga 250 persen sebelum akhirnya membatalkannya akibat protes publik.
Kesimpulan:
Kenaikan PBB bukanlah solusi fiskal jangka panjang. Pemerintah daerah perlu mengedepankan kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi masyarakat.