Free Hit Counter
Puan Tanggapi Sorotan Komisi I DPR Terkait Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont
Puan Tanggapi Sorotan Komisi I DPR Terkait Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont

Puan Tanggapi Sorotan Komisi I DPR Terkait Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont

Puan Tanggapi Sorotan Komisi I DPR Terkait Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont

Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memberikan tanggapan terkait sorotan terhadap rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta. Rapat yang melibatkan Komisi I DPR tersebut menuai kritik karena dilaksanakan di hotel mewah, bukan di kompleks parlemen seperti biasanya.

 

Puan Tanggapi Sorotan Komisi I DPR Terkait Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont
Puan Tanggapi Sorotan Komisi I DPR Terkait Rapat RUU TNI di Hotel Fairmont

 

Menanggapi hal ini, Puan menjelaskan bahwa pemilihan lokasi rapat sudah sesuai dengan pertimbangan teknis dan efisiensi kerja. Ia menegaskan bahwa substansi pembahasan tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari lokasi rapat. “Yang terpenting adalah bagaimana pembahasan RUU TNI ini berjalan efektif dan dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Puan kepada media.

Selain itu, Puan juga menekankan bahwa rapat kerja di luar gedung DPR bukan hal yang baru dan telah dilakukan dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Menurutnya, yang harus menjadi fokus adalah isi dari pembahasan tersebut, bukan sekadar tempat pelaksanaannya.

Sementara itu, beberapa anggota Komisi I DPR yang hadir dalam rapat tersebut juga memberikan klarifikasi bahwa pemilihan Hotel Fairmont bertujuan untuk memberikan suasana yang lebih kondusif dalam mendiskusikan poin-poin krusial dalam RUU TNI. Mereka memastikan bahwa penggunaan anggaran dalam kegiatan ini tetap sesuai aturan dan transparan.

Meski demikian, kritik dari berbagai pihak tetap mengemuka, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran negara dalam penyelenggaraan rapat di luar kompleks DPR. Publik pun menuntut agar pembahasan RUU yang menyangkut institusi penting seperti TNI dilakukan dengan lebih terbuka dan akuntabel.

Seiring dengan hal tersebut, DPR memastikan bahwa pembahasan RUU TNI akan tetap melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara profesional demi kepentingan nasional. Publik diharapkan tetap mengikuti perkembangan RUU ini untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pertahanan negara.

BACA JUGA  KPK Selidiki Aliran Uang dan Aset dalam Kasus Dugaan Investasi Fiktif Eks Dirut Taspen