Tribun Liputan Gudang Informasi dan Berita Terpercaya
5 Fakta OTT KPK yang Jerat Dirut Inhutani V Jadi Tersangka
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Direktur Utama PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady. Kasus ini mengungkap dugaan suap terkait pengelolaan kawasan hutan dan melibatkan sejumlah pihak swasta. Berikut lima fakta penting yang perlu kamu tahu:
1️⃣ Dirut Inhutani V Ditangkap dan Jadi Tersangka
KPK menetapkan Dicky Yuana Rady sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan. Ia diduga menerima gratifikasi dari pihak swasta agar proyek kerja sama tetap berjalan meski bermasalah secara hukum.
2️⃣ Suap Terkait Proyek Pengelolaan 56 Ribu Hektare Hutan
Kasus ini berawal dari kerja sama antara PT Inhutani V dan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) untuk mengelola lebih dari 56.000 hektare kawasan hutan di Lampung. Meski proyek tersebut sempat tersandung masalah hukum, pihak swasta tetap berupaya melanjutkannya dengan cara menyuap pejabat BUMN.
3️⃣ Barang Bukti: Uang Tunai dan Mobil Mewah
Dalam OTT, KPK menyita uang tunai senilai SGD 189.000 (sekitar Rp 2,4 miliar), uang rupiah Rp 8,5 juta, serta dua mobil mewah: Jeep Rubicon dan Mitsubishi Pajero. Mobil Rubicon bahkan disebut sebagai permintaan khusus dari Dirut Inhutani V sebagai bagian dari “imbalan.”
4️⃣ Modus: Manipulasi Laporan Keuangan
Untuk menutupi kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya defisit, pihak swasta memalsukan bukti setor dana agar laporan keuangan PT Inhutani V terlihat sehat. Laporan yang semula “merah” diubah menjadi “hijau” demi kelancaran kerja sama.
5️⃣ OTT di Empat Kota, Sembilan Orang Diamankan
OTT dilakukan pada 13 Agustus 2025 di empat lokasi berbeda: Jakarta, Depok, Bekasi, dan Bogor. Sebanyak sembilan orang diamankan untuk dimintai keterangan, termasuk dari jajaran direksi dan staf perusahaan swasta.
🔍 Penutup:
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap BUMN dan sektor kehutanan harus diperketat. KPK terus berupaya menegakkan hukum dan memberantas korupsi di berbagai lini pemerintahan dan bisnis.
